Suntik Anggaran dan Digitalisasi Posyandu, Pemkab Madiun Targetkan Bebas Stunting


MADIUNlenteraindonesianews.com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menggenjot alokasi anggaran penanganan stunting pada Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp246 juta dari sebelumnya Rp160 juta. Langkah penambahan dana ini dibarengi dengan modernisasi alat ukur digital di seluruh jaringan Posyandu untuk mempercepat penanganan kasus secara presisi.

​Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bulan Timbang Serentak 2026 di Desa Uteran, Kecamatan Geger, Selasa (11/8/2026).

​"Kami berkomitmen melahirkan generasi yang tangguh dan cerdas. Seluruh Posyandu kini menggunakan alat antropometri digital standar agar data yang dihasilkan presisi dan sistem pelaporan tidak lagi bergantung pada tumpukan kertas," ujar Hari Wuryanto.

​Di lokasi acara, Bupati juga menyoroti inovasi Posyandu Kartini Desa Uteran yang memicu partisipasi warga lewat program penukaran sampah rumah tangga dengan makanan tambahan bergizi untuk balita.

​Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, membeberkan bahwa tren stunting di wilayahnya terus melandai. Setelah mencatatkan angka 5,48% pada 2024 dan 5,14% pada 2025, prevalensi stunting per Juli 2026 berhasil ditekan ke posisi 5,02%. Capaian tersebut ditopang oleh operasional 877 Posyandu aktif dan 6.449 kader, dengan tingkat partisipasi masyarakat menembus 97% di 15 kecamatan.


​"Bulan Timbang ini bukan sekadar penimbangan massal, tetapi juga ruang edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan pola asuh 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)," kata dr. Heri.

​Mendukung langkah daerah, Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting Kemenkes RI, Dahlan Syuron, memberi arahan secara virtual agar para kader di lapangan mencatat hasil pengukuran secara riil tanpa pembulatan demi menjaga akurasi data By Name By Address (BNBA). (Beni Setyawan)

0/Post a Comment/Comments

Dibaca :