MAGETAN — lenteraindonesianews.com Penyelenggaraan Festival Bambu 2026 di Kabupaten Magetan yang diharapkan menjadi angin segar bagi perekonomian daerah, justru menuai kritik tajam dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pasalnya, area lapak bagian depan yang dinilai paling strategis justru dipenuhi oleh pedagang dari luar Kabupaten Magetan.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam bagi para pedagang asli Magetan yang merasa dikesampingkan di rumah sendiri, padahal acara tersebut awalnya digadang-gadang sebagai ajang untuk mendongkrak potensi ekonomi lokal.
Lapak Strategis Diklaim Milik "Orang Luar"
Menurut pantauan di lokasi dan keluhan yang berkembang di masyarakat, zona depan festival yang memiliki arus pengunjung paling padat (foot traffic tinggi) mayoritas diisi oleh pelapak dari luar daerah.
Para pedagang lokal menyayangkan kebijakan penyelenggara yang memberikan kebebasan bagi pelapak luar kota untuk menguasai titik-titik premium tersebut. Mereka menilai, sebagai tuan rumah, pedagang asli Magetan seharusnya mendapatkan proteksi dan prioritas utama.
"Seharusnya pedagang asli Magetan yang diprioritaskan di depan. Katanya acara ini dibuat untuk mendongkrak UMKM Magetan, tapi nyatanya kami malah seperti ditaruh di belakang," ujar salah satu pedagang lokal yang enggan disebutkan namanya.
Isu Harga Sewa Lapak Menjadi Sorotan
Selain masalah penempatan zonasi, isu mengenai besaran tarif sewa lapak juga memicu polemik di tengah masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan adanya perbedaan tarif yang cukup signifikan antara lapak bagian luar (depan) dan bagian dalam.
- Tarif Lapak Luar (Strategis): Dikabarkan mencapai di atas Rp2.000.000.
- Tarif Lapak Dalam: Berkisar di angka Rp1.750.000.
Muncul dugaan di kalangan masyarakat bahwa tingginya minat pedagang luar kota di area depan terjadi karena mereka berani membayar harga sewa yang lebih tinggi demi mengamankan posisi strategis. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa festival budaya ini telah bergeser orientasinya menjadi sekadar ajang komersial murni.
Tanggapan Kepala Dinas: Sebut Seluruh Pengelolaan Diserahkan ke EO
Merespons polemik yang menggelinding di tengah masyarakat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muchlisun, akhirnya memberikan keterangan resmi.
Saat dikonfirmasi oleh jurnalis mengenai sumber anggaran, nilai proyek, kejelasan regulasi tarif, hingga pihak pengelola dana sewa stan tersebut, Saif Muchlisun mengklarifikasi bahwa seluruh rangkaian teknis pelaksanaan festival tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak ketiga.
"Semua dari EO (Event Organizer)," jelas Saif Muchlisun saat memberikan konfirmasi singkat terkait keterlibatan pelaksanaan festival tersebut.
Dengan adanya penjelasan ini, diketahui bahwa segala bentuk kebijakan lapangan—mulai dari penentuan harga sewa stand, pembagian zonasi pelapak, hingga pengelolaan anggaran—berada di bawah kendali penuh pihak EO selaku pelaksana acara.
Meski demikian, masyarakat dan para pelaku usaha lokal tetap mendesak adanya pengawasan serta evaluasi ketat dari Pemkab Magetan terhadap kinerja pihak EO. Hal ini dinilai penting agar esensi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tidak tergilas oleh kepentingan komersial semata pada event-event berikutnya.(Jurnalis Beni Setyawan)
Posting Komentar